Tampilkan postingan dengan label Aktual. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Aktual. Tampilkan semua postingan

Minggu, 29 April 2018

Info Madura

Islam dan Politik di Era Digital

Infomadura.com | Artikel: Pembahasan mengenai Islam dan politik sepertinya tak pernah selesai, khususnya yang membahas mengenai relasi keduanya. Ada yang memposisikan Islam dan politik berdiri sendiri, juga ada yang memposisikan Islam dan politik dalam hubungan yang saling berkait kelindan. Relasi Islam dan politik dapat kita temukan ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah dan mendirikan Negara berdaulat di bawah Piagam Madinah. Nabi sebagai utusan Allah SWT, sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Zaman inilah dianggap mencerminkan adanya relasi yang kuat antara Islam dan politik. Sebagai utusan Allah, Nabi SAW diyakini menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum-hukum agama.  Sehingga mereka pun berkesimpulan bahwa Islam dan politik ini ibarat dua sisi mata uang, dua hal berbeda tapi tak bisa dipisahkan karena saling melengkapi.
Wahab Chasbullah mengartikan Politik Islam sebagai berikut: “if someone able to separate sugar from its sweetness, he will be able to separate Islamic religion from politics”. Dalam teologi Islam agama dan politik tidak dapat dipisahkan, karena menurut pemahaman mayoritas cendikiawan muslim, Kitab Suci Al-Qur’ân memperlakukan kehidupan manusia sebagai suatu keseluruhan yang organik. Artinya, seluruh bidang kehidupan manusia harus dibimbing oleh petunjuk-petunjuk yang bersumber dari Al-Qur’ân.
Meski demikian, harus diakui bahwa literatur mengenai ilmu politik Islam itu sangat sedikit sekali jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu Islam lainnya. Bahkan umat Islam sendiri amat kurang perhatiannya kepada soal yang sangat penting ini. Padahal tantangan Islam dan politik semakin hari bertambah kompleks seiring perkembangan zaman. Salah satunya, adalah perkembangan teknologi informasi yang mengharuskan masyarakat dunia memasuki era baru yakni era digital.
Perkembangan teknologi media baru (new media)menghasilkan perubahan besar dalam pengalaman politik masyarakat. Media baru yang dirancang untuk meningkatkan jangkauan, kecepatan dan efisiensi komunikasi manusia, memiliki potensi untuk memperkuat dan meningkatkan mutu demokrasi. Bahkan menurut Alwi Dahlan, komunikasi adalah tulang punggung demokrasi; seluruh proses demokrasi dilangsungkan dengan komunikasi. Kemajuan teknologi yang sangat cepat akhir-akhir ini telah mendorong globalisasi informasi, yang pada gilirannya membawa tekanan yang intens terhadap negara berkembang untuk reformasi ke arah demokrasi Barat. Teknologi media baru, menurut Dahlan, makin banyak diterapkan dalam proses demokrasi di Asia, meskipun tidak selalu berhasil baik dan kadang-kadang dapat juga menimbulkan akibat yang justru tidak membantu pertumbuhan demokrasi.
Dalam pandangan para ahli yang memiliki perhatian terhadap hubungan media baru dan demokrasi, internet atau media digital memiliki potensi untuk meningkatkan komunikasi publik dan memperkaya (enrich) demokrasi (Lihat Coleman dan Blumler, 2009; Gibson dkk, 2004). Penelitian awal mengenai potensi internet untuk membentuk kembali demokrasi, menurut (Aeron Davis; 2010), sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai normatif yang disajikan dalam karya langsung para pembela demokrasi dan ruang publik seperti Habermas, Bohman, Dryzek, Putnam. Mereka berpendapat bahwa Teknologi Komunikasi dan Informasi (ICT) menawarkan perangkat untuk menerapkan teori mengenai demokrasi dan ruang publik, khususnya mengenai partisipasi masyarakat yang lebih inklusif dan pertukaran deliberatif antara warga negara biasa dan elit politik. Dengan demikian, secara teorits, internet memiliki potensi untuk pembaharuan dan pengembangan demokrasi. Tulisan berikut ini mencoba membedah relasi Islam dan politik di era digital yang ditandai dengan maraknya penggunaan media sosial sebagai penyampai informasi maupun alat propaganda.
Kata politik berasal terambil dari kata latinpoliticus dan bahasa Yunani (Greek) politicos yang berarti relating to citizen. Pemakaian kata itu pertama kali ditemukan pada abad ke 5 S.M. Kata tersebut juga berasal dari kata polis yang bermakna city ”kota”.
Politik kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia, dalam kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti:
“Segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan sesuatu negara atau terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelicikan, dan juga dipergunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu politik”.
Dari pengertian di atas maka istilah politik secara bahasa menekankan kepada kekuasaan, peraturan urusan publik, penerapan kebijakan, bentuk dan sistem pemerintahan.       
Rasulullah Saw sendiri pernah menggunakan istilah siyâsah dalam salah satu sabdanya:
Bani Israil diurusi oleh para nabi (tasusuhumul anbiya). Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya. Sesungguhnya tidak ada nabi setelahku, namun akan ada banyak khalifah. (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menjelaskan makna siyâsah sebaga upaya mengurusi urusan Bani Israil yang dilakukan para nabi. Sedangkan sepeninggal Rasulullah Saw, para khalifah yang akan menggantikan tugas Nabi Muhammad Saw dalam mengatur urusan kaum muslim. Dari definisi ini pula dapat kita klasifikasikan bahwa politik Islam melibatkan dua pelaku, yaitu negara dan umat, terakhir adalah sumber legislasinya hukum Islam.
Dari berbagai pengertian politik di atas dapat dipahami bahwa pengertian politik secara istilah adalah sebuah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Politik juga dikatakan sebagai seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain: politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles). Bahkan sebagian kaum muslim percaya bahwa Islam merupakan agama yang omnipresence (hadir dimana-mana) dan mendorong pemeluknya untuk percaya bahwa Islam mencakup cara hidup yang total. Nazih Ayubi mengatakan (Nazih Ayubi, 2003;63-64)
mereka percaya bahwa Islam meliputi 3 D yang terkenal itu, dîn, dunya, daulah.Karena itu Islam adalah sebuah totalitas yang padu yang menawarkan pemecahan terhadap semua masalah kehidupan. Islam harus diterima secara keseluruhan dan harus diterapkan dalam keluarga, ekonomi dan politik. [Bagi kalangan muslim ini] realisasi sebuah masyarakat Islam dibayangkan dalam penciptaan sebuah negara Islam yakni sebuah “negara ideologis” yang berdasarkan kepada ajaran-ajaran Islam yang lengkap.
Hal yang paling membedakan antara politik Islam dengan yang lainnya adalah bahwa kedaulatan berada di tangan syara’ bukan di tangan rakyat dimana manifestasinya tertuang di dalam Al-Qur’ân dan hadis serta yang ditunjuki oleh keduanya berupa ijma’ dan qiyasa syar’iyah.Keempat sumber hukum tersebut dinamakan sebagai sumber hukum syara’.(Majid Khalidi: 2004)
Politik itu identik dengan siasah, yang secara pembahasannya artinya mengatur. Dalam fikih, siasah meliputi :
  1. Siasah Dusturiyyah (Tata Negara dalam Islam)
  2. Siasah Dauliyyah ( Politik yang mengatur hubungan antara satu negara Islam lainnya)
  3. Siasah Maaliyah (Sistem ekonomi negara)
Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi yang dapat mempersatukan kekuatan-kekuatan dan aliran-aliran yang berbeda-beda di masyarakat. Dalam konsep Islam, kekuasaan tertinggi adalah Allah SWT. Ekrepesi kekuasaan dan kehendak Allah tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Oleh karena itu penguasa tidaklah memiliki kekuasaan mutlak, ia hanyalah wakil (khalifah) Allah di muka bumi yang berfungsi untuk membumikan sifat-sifat Allah dalam kehidupan nyata. Di samping itu, kekuasaan adalah amanah Allah yang diberikan kepada orang-orang yang berhak memilikinya. Pemegang amanah haruslah menggunakan kekuasaan itu dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan Al-Quran dan Sunnah Rasul.

POLITIK DIGITAL
Internet merebak di Indonesia pada tahun 1990an. Dimulai dari pagayuban network sekarang berkembang  menjadi luas. Pengguna internet di Indonesia sekarang mencapai 33 juta orang. Hal ini juga berdampak pada komunikasi politik dengan media internet, atau sering disebut dengan cyber politic. Cyber politic di Indonesia mengalami perkembangan beberapa tahun terakhir. Banyaknya sarana yang mendukung perkembangan cyber politic seperti adanya facebook, friendster, mailing list, you tobe, dan lain – lain.
Strategi dalam berkampanye yang dilakukan dalam komunikasi politik dengan menggunakan bantuan media internet atau yang disebut dengan viral marketing. Dengan bantuan media internet kita bisa menyalurkan visi, platform, trade record calon pemimpin di sarana-sarana intenet.
Salah satu contoh kasus penggunaan media internet sebagai sarana berkampanye adalah Fadjroel Rahman, kandidat capres independent. Dia menggunakan media seperti Multiply, Facebook, MySpace, Friendster, dan berbagai from seperti Forum Pembaca Kompas, ForumITB82, dan Forum Kaskus Indonesia. Web yang dibuatnya dan diberi nama www.fadjroelrachma. com  juga dimanfaatkannya untuk memkampanyekan dirinya. Dalam waktu empat hari setelah softlaunching tercatat 1000an pengunjung yang ada. Sarana internet ini juga sebagai lahan untuk mengumpulkan dana agar transparan dan akuntabel. Cara ini dilakukan karena dirasa lebih murah daripada kampanye dengan cara konfensonal seperti biasa.
Kasus lain yang menggunalan kemajuan teknologi internet adalah pasangan Achmad Heryawan dan Dede Yusuf (Hade). Pasangan Hade memenagngkan pemilihan gubernur Jawa Barat kemarin. Salah satu strategi yang gencar digunakan adalah viral marketing. Hade mengsosialisasikan visi misi mereka melalui blog, jejaring sosial. Dengan bidikan anak muda, para pencari kerja,  mereka lebih dikenal dibandingan calon lainnya. Alhasil orang lebih paham dan tahu visi misi program yang mereka tawarkan.
Internet bukan hanya sebagai sarana untuk berkampanye partai politik saja. Melainkan sebagai salah satu komunikasi politik untuk membentuk opini yang berkembang.  Blog bisa sebagai sebuah kekuatan politik tersendiri.  Dalam blog kita bisa mengekspresikan apa yang menjadi opini kita tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Jika media massa terikat oleh kode etik jurnalistik atau terhambat oleh “tekanan” pemilik modal.  Blog lebig bersifat lepas, verifikasi atas informasi yang ditayangkan di Internet adalah tanggung jawab pengguna internet itu sendiri. Tak heran blog dianggap salah satu bagian yang mendukung berkembangnya demokrasi. Berbagai pandangan yang berkembang dalam blogosphere memang bersifat subyektif. Tidak akan ada blog akan merumuskan suatu pandangan bersama tentang sebuah isu, karena sifat subyektifan ini bisa membuat blog memanipulasi realita sebenarnya. Namun, blog bisa memberikan titik rujukan bersama mengenai sebuah isu yang diangkat.
Sebagai salah satu kekuatan politik, berekembangnya berbagai pandangan akan justru menjadi penyeimbang bagi sistem politik yang dominan oleh partai politik. [10] Partai politik sering kali memanipulasi realita yang ada agar dapat mengutungkan mereka, sedangkan adanya blog kita bisa menemukan segala pandangan mengenai isu. Salah satu contohnya weblog milik Mr. Sawali Tuhusetya yang menyuarakan suara grasroots dalam pendidikan.
Keuntungan lain dari internet adalah kontrol yang susah oleh pemerintah. Kebebasan berekspresi yang ditawarkan dalam blogosphere, kadang menimbulkan pemikiran yang bersebrangan dengan peraturan atau kebijakan pemerintah. Karena belum ada undang – undang yag mengenai dunia cyber. Untuk menguatkan kontrol pemerintah terhadap cyberspace maka dibuatkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ini dibuat bertujuan untuk menjerat penjahat internet dan pelanggaran atas hak cipta.
Namun, adanya UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menuai polemik tersendiri. Kasus Prita Mulyasari menjadi contoh, blogosphere menjadi sebuah kekuatan politik baru, serta menunjukan belum efektifnya UU ITE bekerja.
Penetrasi internet dalam ruang publik masyarakat Indonesia mengalami intensitas kenaikan dalam setiap tahunnya.  Menurut data yang dilansir dari Wijaya (2014), jumlah pengguna internet yaitu sekitar 72,7 juta jiwa dari populasi Indonesia merupakan pengguna aktif internet. Dari jumlah tersebut 62 jutanya adalah penggua aktif media sosial berbasis smartphone. Secara garis besar, pengguna media sosial tersebut adalah para kelas menengah Indonesia yang berdomilisi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar. Adapun platform media sosial yang menjadi favorit bagi kelas menengah tersebut adalah Facebook (14 persen), WhatsApp (12 persen), maupun Twitter (11 persen).  Besarnya potensi penggunaan media sosial di Indonesia kemudian menobatkan Indonesia sebagai “the social media capital of the world” (On Device Research, 2013).
 Masifnya penggunaan media sosial dalam kebutuhan keseharian kelas menengah Indonesia menandakan kebutuhan akan akses informasi yang banyak, cepat, dan instan. Berbagai pesan dan informasi yang timbul dalam media sosial itulah yang kemudian diolah menjadi sumber pengetahuan utama bagi kelas menengah Indoensia dalam menilai maupun menanggapi sesuatu. Dibandingkan dengan tawaran informasi yang ditawarkan oleh media konvesional, informasi yang ditawarkan oleh media sosial menawarkan ruang debat publik karena baik komunikan maupun komunikator dapat secara langsung saling menguji realibilitas substansi informasi tersebut. Selain itu, hal lain yang menjadi perhatian penting, bahwa suatu keniscayaan bahwa media di Indonesia adalah bagian dari konglomerasi politik sehingga menjadikan informasi sebagai bagian dari proses agitasi dan propagnda politik terhadap publik.
 Maka, media sosial merupakan bentuk konvergensi informasi dalam era sekarang dimana informasi berasal dari multiarah dan multisumber. Perkembangan teknologi dan informasi yang kini sudah berbasis Web 2.0  menawarkan ruang dialogis sehingga semua orang bisa menjadi informan dan penerima, terlepas dari kebenaran maksud informasi tersebut bermuatan politik atau tidak.  Dengan kata lain, media sosial memberikan ruang bernama cyberspace untuk mendorong adanya deliberasi nilai-nilai demokrasi seperti halnya kesukarelaan (voluntarism), kesamaan (egalitarianism), maupun juga  berjejaring (networking) dalam kondisi demokrasi kontemporer. Oleh karena itulah, sangatlah penting dan signifikan untuk mengelaborasi lebih lanjut mengenai eksistensi media sosial dalam kelas menengah Indonesia.
MEDIA SOSIAL
Eksistensi media sosial dalam kelas menengah Indonesia merupakan salah satu bentuk dari implementasi politik digital. Pengertian politik digital secara sederhana dapat dikatakan sebagai ruang pembentuk ikatan–ikatan politik dalam masyarakat berbasis konten teknologi yang sifatnya memperkuat atau mengurangi kadar demokrasi (Postill, 2012; Coleman, 2015).  Pada dasarnya pengertian politik digital secara harfiah adalah arena besar yang memungkinkan adanya partisipasi, representasi, maupun artikulasi kepentingan kemudian bersinergi dan berkontestasi satu sama lain melalui konten digital sebagai agennya.
 Adapun kajian mengenai politik digital di antara kalangan ilmuwan sosial politik studi politik Indonesia masih langka. Studi awal yang mengangkat mengenai kajian politik digital datang dari Hill dan Sen (2005), keduanya menyoroti fungsi mailing list maupun blackmail sebagai agen perantara ide-ide demokrasi pada konteks Orde Baru. Selanjutnya kajian digital politik di Indonesia. Studi selanjutnya oleh Merlyna Lim (2013) maupun Nugroho (2010) yang mengritisi adanya peran internet khususnya media sosial berperan besar untuk menciptakan kesadaran politik bagi masyarakat. Adapun kajian mutakhir dari Postill (2015) melihat adanya keterikatan politik yang tercipta dari interaksi kelas menengah dalam sosial media.
Secara garis besar, tingkatan politik digital kelas menengah Indonesia terdapat beberapa tahapan yakni political awareness (kesadaran politik), political engagement (keterikatan politik), dan kini political activism (aktivisme politik).  Dalam beberapa kasus munculnya gerakan misalnya Gerakan 1 Juta Pendukung KPK, Koin Cinta Prita, maupun Relawan pada Pemilu 2014 menunjukkan kesadaran politik yang dipicu media sosial kini sudah mengarah dari semula gerakan moral yang berbasis keterikatan politik (political engagement) mulai menjadi gerakan politik (political activism).
Namun adanya transisi itu juga belum bisa dijadikan parameter mendasar mengingat derajat kesadaran politik kelas menengah politik Indonesia yang masih fluktuatif tergantung pada konteks yang mempengaruhi. Konstruksi terhadap preferensi politik kelas menengah Indonesia tergantung seberapa jauh isu tersebut itu di-endorse dan kemudian influencer menyebarkan isu tersebut sebagai masalah atau kepentingan bersama (common interest) bagi kelas menengah Indonesia. Premis tersebut yang sebenarnya menjadi titik pijak bahwa keberadaan media sosial Indonesia perlu untuk dioptimalkan sebagai media politik.
PENUTUP
Perubahan zaman menuju ke arah yang lebih modern atau yang sering kita sebut dengan era globalisasi merubah kebudayaan manusia ke arah kebebasan diberbagai aspeknya, sehingga moral dan akhlak mulai ditinggalkan. Sangat banyak tantangan – tantangan yang dihadapi umat islam yang datang dari berbagai sudut. Konflik internal umat Islam akibat dari perbedaan pendapat dan organisasi juga masih mewarnai kehidupan umat Islam.
Hubungan antara media dan politik juga terlihat pada pemilik media massa yang memanfaatkan media massa nya untuk mempromosikan partai politik miliknya. Cara mempromosikan partai politik tersebut bukan hanya dengan iklan politik, namun juga memanfaatkan pemberitaan yang ada di dalam media massa tersebut. Pemberitaan tersebut dapat dimanfaatkan dengan memberikan berita tentang keburukan dari lawan politik nya, dan memberikan berita yang berisi kebaikan dari partai politiknya.
Mengenai peran media dalam demokrasi, media sering terseret untuk memihak salah satu calon. Oleh karna itu Faktor yang diharapkan oleh public adalah upaya media untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Hal ini melalui sosialisasi program para kandidat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilih dan idealismenya untuk memilih pemimpin yang benar-benar ideal untuk bangsa ini.
Oleh: Achmad Baidowi, S.Sos., M.Si
(Anggota Komisi II DPR/Wasekjen DPP PPP)

Rabu, 25 April 2018

Info Madura

STIBA Darul Ulum Banyuanyar Sosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan kepada Mahasiswanya

Infomadura | Pamekasan: Dalam rangka membangun kepribadian patriotisme dalam jiwa mahasiswa dan membentuk generasi muda yang berwawasan kebangsaan, Anggota MPR RI terus melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan kepada masyarakat demi keutuhan NKRI. Kali ini anggota MPR RI Fraksi PPP Ach. Baidowi melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Ilmu dan Sastra Arab (STIBA) Darul Ulum Pondok Pesantren Banyuanyar Palengaan Pamekasan Madura, Rabu (25/4) lalu.

Sosialisasi yang diselenggarakan di ruang aula al-majidiyah tersebut tak hanya diikuti oleh mahasiswa melainkan juga terlihat beberapa dosen STIBA ikut mengikutinya dari awal hingga akhir acara.

Dalam materinya, awiek sapaan akrab politikus muda Partai Persatuan Pembangunan ini memaparkan bahwa mahasiswa harus paham tentang pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan mamahami betul nilai-nilai pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Menurutnya, mahasiswa harus menjadi garda terdepan untuk memiliki nilai-nilai jiwa patriotisme demi utuhnya NKRI. (Slm/Albanna)

Rabu, 14 Maret 2018

Info Madura

Ach. Baidowi : Arah dan Tahapan Pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan

Infomadura.com, Sumenep|Anggota Komisi II DPR/MPR RI Achmad Baidowi menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Masyarakat, Sabtu (9/2) pagi di Lembaga Pendidikan Darul Ulum Dasuk Timur Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep. bertemakan Arah dan Tahapan Pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan.Rapat Dengar Pendapat ini diikuti sekitar 150 peserta yang berasal dari tokoh masyarakat, pemuda penggerak desa hingga aktivis. Rapat Dengar Pendapat ini, Ach. Baidowididampingi oleh pengasuh Lembaga Pendidikan Darul Ulum Dasuk Timur Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep.

Legislator daerah pememilihan Jawa Timur XI meliputi Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep ini menekankan kepada masyarakat untuk turut aktif selalu memperhatikan bahkan kalau perlu terlibat pada proses-proses pembangunan di segala bidang. Peran masyarakat bekerja sama dengan pemerintah baik pusat maupun daerah akan semakin meningkatkan keterlibatan dan tanggung jawab bersama berkaitan dengan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Ia mencontohkan pada pembangunan di bidang infastruktur yang hampir merata ke dareah pedalaman.
“Pembangunan infastruktur saat ini masih dalam suatu proses perjalanan yang masih panjang. Perlu upaya yang lebih maksimal agar masyarakat mendapat pemerataan pembangunan”, ujar politisi partai yang akrap di sapa Awiek ini.
Melalui Dengar Pendapat dengan Masyarakat ini, baidowi mengajak seluruh masyarakat agar terlibat pada program-program pengabdian yang dilakukan oleh pemerintah sehingga tenaga pembangunan berasal dari masyarakat setempat. Selain itu pemerintah pusat dapat memfasilitasi pemenuhan kebutuhan dengan mencetak institusi-institusi pendidikan yang terstandar di berbagai wilayah sehingga dapat mencetak lebih banyak lagi lulusan serjana yang bias membantu dan memberikan masukan berkaitan dengan pembangunan infrasutruktur di kabupaten sumenep ini.
“Saya berharap, suluruh warga Kabupaten Sumenep khususnya, dan seluruh Indonesia Umumnya, mampu terlibat pada proses-proses pemerataan pembangungan utamanya pembangunan bidang infrastruktur. Saya pribadi akan terus terlibat dalam mensinergikan antara pemerintah pusat dengan daerah agar terjadi keselarasan yang baik pada kelancaran pembangunan ini”, pungkas Aiwek Sapaan Akrapnya.(Msi/Bk)

Selasa, 13 Maret 2018

Info Madura

Peran Orangtua, Sekolah dan Guru dalam Mensukseskan Pendidikan

Infomadura.com | Sumenep: Pendidikan merupakan hal terbesar yang selalu diutamakan oleh para orang tua. Saat ini masyarakat semakin menyadari pentingnya memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak mereka sejak dini. Untuk itu orang tua memegang peranan yang sangat penting dalam membimbing dan mendampingi anak dalam kehidupan keseharian anak. Sudah merupakan kewajiban para orang tua untuk menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga dapat memancing keluar potensi anak, kecerdasan dan rasa percaya diri. Dan tidak lupa memahami tahap perkembangan anak serta kebutuhan pengembangan potensi kecerdasan dari setiap tahap.

Achmad Baidowi, Anggota Fraksi PPP MPR RI terus berusaha memberi pemaham terhadap para orang tua siswa siswi untuk memberikan pendidikan yang layak untuk putra purinya, salah satunya dengan terus mensosialisasikan 4 Pilar MPR RI, Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara & Ketetapan MPR, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Bentuk Negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara. Hal tersebut disampaikan dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bekerja sama dengan Perkumpulan Pemuda Islam Dan Demokrasi (PUSDEK). Acara tersebut bertempat di aula SMA Islam Nurul Hidayah, Kamis (8/2).
Dalam paparanya, Awiek mengaku prihatin atas kejadian kekerasan terhadap guru di kabupaten sampan.
Ada banyak cara untuk memberikan pendidikan kepada anak baik formal maupun non formal. Adapun pendidikan formal tidak sebatas dengan memberikan pengetahuan dan keahlian kepada anak-anak mereka di sekolah. Selain itu pendidikan non formal menanamkan tata nilai yang serba luhur atau ahlak mulia, norma-norma, cita-cita, tingkah laku dan aspirasi dengan bimbingan orang tua di rumah.” kata Awiek, sapaan akrab Baidowi.
Untuk itulah, lanjut dia di depan para wali siswa dan siswa/siswi kelas 3 SMA yang berasal dari berbagai sekolah di kabuaten sumenep, mari kita mengontrol waktu belajar dan cara belajar anak kita. Anak-anak diajarkan untuk belajar secara rutin, tidak hanya belajar saat mendapat pekerjaan rumah dari sekolah atau akan menghadapi ulangan. Setiap hari anak-anak diajarkan untuk mengulang pelajaran yang diberikan oleh guru pada hari itu. Dan diberikan pengertian kapan anak-anak mempunyai waktu untuk bermain. memantau perkembangan kemampuan akademik anak. Orang tua diminta untuk memeriksa nilai-nilai ulangan dan tugas anak mereka.memantau perkembangan kepribadian yang mencakup sikap, moral dan tingkah laku anak-anak. Hal ini dapat dilakukan orang tua dengan berkomunikasi dengan wali kelas untuk mengetahui perkembangan anak di sekolah. memantau efektifitas jam belajar di sekolah. Orang tua dapat menanyakan aktifitas yang dilakukan anak mereka selama berada di sekolah. Dan tugas-tugas apa saja yang diberikan oleh guru mereka. Kebanyakan siswa tingkat SMP dan SMA tidak melaporkan adanya kelas-kelas kosong dimana guru mereka berhalangan hadir. Sehingga pembelajaran yang ideal di sekolah tidak terjadi dan menjadi tidak efektif.(Bk/Msi)

Rabu, 13 Desember 2017

sholeh bagas

Marak video kenakalan remaja, Wabup Pamekasan Panggil Pemuda Pamekasan

Foto: H.A (Gambar: saat pertemuan berlangsung)
www.infomadura.com Pamekasan. Wakil Bupati Pamekasan, Drs. Moh. Halil Asy'ari memanggil perwakilan pemuda Pamekasan di kediamannya yang terletak di Sumber Papan Larangan Badung Palengaan Pamekasan Selasa (12/12/2017) Malam. Hal itu dilakukan tidak lepas dari maraknya kenakalan remaja yang akhir-akhir ini sering umbar di medsos dan perbincangan tentang kota pendidikan itu kedepan.

Plt. Bupati Pamekasan itu berpesan, pentingnya peran pemuda mengajak masyarakat dalam kontrol sosial di Pamekasan. "pemuda mempunyai andil besar dalam penyadaran bersosial yang baik terutama di dunia maya yang semakin hari semakin pesat, sehingga tidak ada stigma negatif di masyarakat"  imbuhnya.

Foto: H.A (Gambar: saat pertemuan berlangsung)
Abd. Ghafur, Koordinator Forum Komunikasi Mahasiswa Santri Banyuanyar (FKMSB) Wilayah Pamekasan yang juga menghadiri dalam jamuan yang dikemas dengan makan malam dan kajian itu melaporkan ada 25 pemuda dari berbagai kampus di Pamekasan berkesempatan hadir.

"Wabup berharap pemuda untuk bersama-sama membangun Pamekasan, sehingga implementasi Gerbang Salam benar-benar nyata di masyarakat" ucapnya.

Kedua pihak, baik Wabup Pamekasan maupun Pemuda Pamekasan berharap pertemuan ini berlanjut guna mengkaji lebih lanjut tentang Pamekasan untuk menjadi lebih baik, baik dikaji dari segi akademiknya maupun dari sosialnya. (H.A/SB).

Minggu, 06 Agustus 2017

Info Madura

POLITIK ITU BAGIAN DARI HAK DAN KEWAJIBAN WARGA INDONESIA

INFOMADURA.com | Sumenep: Perkumpulan Pemuda Islam dan Demokrasi (Pusdek) menggelar seminar politik bertema 'Meningkatkan pendidikan politik dan Pemahaman dalam Partisipasi Masyarakat pada pemilih Pemula yang Demokratis', Rabu (26/07).

Seminar politik yang dilaksanakan di aula Ponpes Raudlatuz Zahrah, Jl. Lumba-lumba No. 07  Desa Kolor Kec. Kota Sumenep dalam acara tersebut, menghadirkan tiga narasumber yakni, direktorat jenderal ormas kemendagri Katrina Rambu Babang, SE, Mp., anggota komisi II DPR RI dapil XI Ach Baidowi, S.Sos., M.Si dan Ketua KPU Kab. Sumenep, Dr. Rahbini.

Acara seminar politik yang diselenggarakan atas kerjasama pusdek dengan kementerian dalam negeri (kemendagri) itu diikuti ratusan audien yakni anggota partai politik, Ormas, mahasiswa, OSIS dan pemilih pemula.

Dalam materinya, Katrina Rambu Babang, SE, Mp., menyampaikan, pendidikan politik bagi masyarakat sangat dibutuhkan mengingat politik itu didalamnya adalah suatu proses untuk memilih pemimpin sesuai hati nuraninya.

Hal senada disampaikan oleh pemateri kedua, Ach. Badowi, S.Sos., Msi. Ia mengatakan bahwa pendidikan politik bagi masyarakat khususnya bagi pemilih pemula merupakan suatu upaya penyadaran kepada masyarakat untuk berdemokrasi. Menurutnya, dengan kesadaran itu maka masyarakat dapat memilih pemimpin secara demokratis.

Tak hanya itu, Dr. Rahbini yang merupakan ketua KPU Kabupaten Sumenep menyampaikan bahwa demokrasi adalah bagian dari hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. (SL/ZA)

Jumat, 28 Juli 2017

sholeh bagas

PAMERAN SENI RUPA MADURA, Lahir Karya-karya Luar Biasa




Foto: Beberapa Karya Seniman Madura saat Pameran Seni Rupa (Gambar: Dokumentasi ARTZHEIMER)
www.infomadura.comPamekasan. Seniman Muda Madura yang terkumpul dalam komunitas ARTZHEIMER (komunitas Seni Rupa Madura) menggelar Pameran Seni Rupa kali pertama di kantor Dewan Kesenian Pamekasan Jl. Trunojoyo Pamekasan dengan tema “Compo’en La Bidha”. Puluhan lukisan karya asli anggota Artzheimer dengan mengangkat tema kemaduraan ini dipamerkan sejak hari Rabu kemaren sampai sabtu malam nanti (26-29/07/2017).

Kegiatan ini berlangsung dengan berbagai kegiatan diantaranya, Pembukaan, Musik Tradisional, Sketsa Bareng, Live Mural, Sarasehan Seni dan terakhir Penutupan pada Malam minggu mendatang.

Opal selaku Anggota Artzheimer mengatakan bahwa kegiatan ini dimaksudkan agar para seniman dan pecinta seni khususnya warga Madura bisa memberikan kontribusinya terhadap kekayaan seni melalui bakat-bakat yang dimiliki oleh warga Madura.
Foto: Saat Pameran Berlangsung (Gambar: Dokumentasi ARTZHEIMER)
“ini dalam rangka mewadahi dan mengapresiasi Seniman muda Madura, dan menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat terhadap seni, budaya dan dan pemahaman terhadap Maduranya sendiri” Lanjut Opal saat ditemui Reporter Infomadura Jum’at (28/07/2017).

Kegiatan tersebut juga mendapatkan Apresiasi dari Pemerintah Setempat, Warga Madura dan Bahkan Pengunjung dari luar Madura.

“saya berharap kegiatan ini bisa membawa Madura lebih berwarna dengan karya-karya para seniman ini yaa. Sebab sebenarnya Madura ini sangat kaya melihat karya-karya para seniman seniman dulu. Nah, sekarang ada penerusnya yang menurut saya karya-karyanya sangat luar biasa. Mudah-mudahan makin berkembang” Ungkap Bagas Sholeh Pengamat Seni dan Budaya Madura saat mengunjungi kegiatan tersebut. (Zenfreak)

Sabtu, 22 Juli 2017

Info Madura

Awiek: Kampanye Melalui Media Sosial Harus Diatur Dalam Undang-Undang

Pamekasan | INFOMADURA.com : Anggota Komisi II DPR MPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Baidowi, menyatakan bahwa potensi konflik akibat isu yang disebar melalui media sosial (medsos), sudah nyata di depan mata. Pengaturan lebih lanjut perlu dipikirkan dan dibahas antara pemerintah dan DPR.
Menurut Baidowi, kampanye di media sosial terkait perhelatan politik sebenarnya sudah diakomodir dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 12/2016 tentang kampanye. Namun yang diatur sebatas akun-akun resmi pasangan calon. Sementara yang menjadi masalah bagaimana mengatasi akun-akun media sosial liar yang dikendalikan oleh buzzer non-ideologis.
"Karena belum terakomodasi dalam UU Pilkada maupun PKPU, jika ada akun-akun liar yang berpotensi menghasut, menghina, atau ujaran kebencian, maka bisa dikenakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) maupun KUHP. Di situ pentingnya aturan tersebut,"  kata Baidowi, dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, di Pendopo Budaya Wakil Bupati Pamekasan, Sabtu (22/7). Kegiatan ini dilaksanakan oleh Fraksi PPP MPR RI bersama Kabar Faktual Madura dengan dihadiri sekitar 150 orang tokoh masyarakat Pamekasan.
Ke depan, dia berharap ada pencegahan dini yang dimulai dari diri sendiri. Khususnya saat beraktivitas di dunia maya, melalui media sosial apa pun. "Sebaiknya menjaga diri agar tidak menimbulkan reaksi yang keras," kata dia.
Selanjutnya, perlu dipikirkan pengaturan kampanye di media sosial, semisal dalam kerja Pansus RUU Pemilu. "Ini memang harus dipikirkan, bagaimana mengatur agar akun-akun liar tidak merajalela. Kita saat ini sudah memasuki era digital politik yang datang cepat dan berkembang pesat. Jadi aturan juga harus cepat dan pesat," tegas Pria yang akrab disapa Awi itu. (Slm)

Jumat, 14 Juli 2017

sholeh bagas

Pesinden Sapi Sonok Suatu Potret Emansipasi Wanita

Gambar : Dela Harismaya (foto : Dokumentasi Dela Harismaya) 
Oleh: Dela Harismaya
sheelunglee@yahoo.co.id

Emansipasi  ialah istilah yang digunakan untuk menjelaskan sejumlah usaha untuk mendapatkan hak politik maupun persamaan derajat. Emansipasi merupakan penerapan dari Kesetaraan gender, dikenal juga sebagai keadilan gender, adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka. Ini adalah salah satu tujuan dari Deklarasi Universal Hak asasi Manusia, PBB yang berusaha untuk menciptakan kesetaraan dalam bidang sosial dan hukum, seperti dalam aktivitas demokrasi dan memastikan akses pekerjaan yang setara dan upah yang sama. Dalam prakteknya, tujuan dari kesetaraan gender adalah agar tiap orang memperoleh perlakuan yang sama dan adil dalam masyarakat, tidak hanya dalam bidang politik, di tempat kerja, atau bidang yang terkait dengan kebijakan tertentu (Wikipedia, 2016).

Artikel ini menceritakan tentang gambaran emansipasi pada wanita Madura yang bekerja sebagai sinden sapi sonok. Sapi sonok merupakan kebudayaan Madura khas Kabupaten Pamekasan. Sapi sonok merupakan aset kebudayaan Madura. Sapi sonok adalah ajang kontes semacam karapan sapi, namun sapi yang digunakan disini adalah sapi betina. Kontes sapi sonok Madura dimulai pada tahun 1960-an. Sapi sonok merupakan ajang kecantikan pada sapi betina. sapi memakai pakaian lengkap dengan pernak-penik yang menghiasi tubuhnya.  Sapi tersebut merupakan sapi pilihan yang dirawat dengan cara yang spesial, sehingga sapi sonok tidak seperti sapi pada umumnya. Sapi-sapi ini berbadan ramping dan berkulit mulus. Prosesi lomba, sapi-sapi cantik tersebut berjalan lurus layak seorang model yang giring oleh sang pemilik sapi dan iringan music saronen juga sinden. 
Gambar : saat kontes Sapi Sonok seorang perempuan sedang sinden (foto : tribunnews.com )

Banyak orang mengatakan kebanyakan perempuan Madura hanya bisa bekerja dirumah, namun persepsi itu salah perempuan Madura juga bisa bekerja diluar. Wanita Madura juga bisa berkarir. Kini keseteraan gender dikalangan wanita Madura sudah terasa. Mereka sudah dapat bekerja diluar. Wanita Madura akan merasa bangga apabila ia diberikan kesempatan menjadi sinden sapi sonok. 

Seperti pada lansiran kompas.com (Taufiq, 2012) Menjadi penari atau sinden dalam setiap kontes Sapi Sonok di Madura merupakan kebanggaan tersendiri bagi perempuan-perempuan Madura. Sebab, tidak semua perempuan bisa menari di depan umum sambil didampingi pria-pria pemilik dan penggemar sapi betina.

Menjadi pesinden sapi sonok membutuhkan keberanian serta mental yang kuat karena mereka harus menyanyi dan menari didepan umum. Lenggak-lenggok tarian dan merdunya suara yang mereka persembahkan kepada penonton. Menjadi seorang sinden sapi sonok sangatlah membutuhkan perjuangan. Tidak hanya keahlian yang harus diutamakan Mereka namun juga kecantikan menjadi nlai tambah tersendiri. (23/12), suarapagi.com “kecantikan wajah tentu akan menambah kesuksesan seorang sinden”. Pesinden berupayah menghibur penonton dengan kelihayan mereka dalam menari serta suara emas yang keluar dari pita suara mereka. sehingga kecantikan mereka seringkali mengundang syawat kaum lelaki untuk melecehkannya.

Menjalani hidup sebagai pesinden bukan hanya sekedar untuk bekerja, namun menjadi sinden sapi sonok itu berarti orang tersebut telah turut  berpartisipasi melestarikan budaya Madura. Oleh sebab itu wanita pesinden sapi sonok sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan. Bukan untuk dilecehkan. Melindungi wanita pesinden sapi sonok itu berarti juga melindungi budaya sapi sonok agar tetap utuh. Budaya yang telah kita miliki sudah sepatut diselestarikan bukan di nodai lalu ditinggalkan agar pensinden sapi sonok tetap eksis, sehingga anak cucu kita masih dapat mengetahui apa itu sapi sonok.