Tampilkan postingan dengan label PolitikPemerintahan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label PolitikPemerintahan. Tampilkan semua postingan

Minggu, 29 April 2018

Info Madura

Islam dan Politik di Era Digital

Infomadura.com | Artikel: Pembahasan mengenai Islam dan politik sepertinya tak pernah selesai, khususnya yang membahas mengenai relasi keduanya. Ada yang memposisikan Islam dan politik berdiri sendiri, juga ada yang memposisikan Islam dan politik dalam hubungan yang saling berkait kelindan. Relasi Islam dan politik dapat kita temukan ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah dan mendirikan Negara berdaulat di bawah Piagam Madinah. Nabi sebagai utusan Allah SWT, sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Zaman inilah dianggap mencerminkan adanya relasi yang kuat antara Islam dan politik. Sebagai utusan Allah, Nabi SAW diyakini menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum-hukum agama.  Sehingga mereka pun berkesimpulan bahwa Islam dan politik ini ibarat dua sisi mata uang, dua hal berbeda tapi tak bisa dipisahkan karena saling melengkapi.
Wahab Chasbullah mengartikan Politik Islam sebagai berikut: “if someone able to separate sugar from its sweetness, he will be able to separate Islamic religion from politics”. Dalam teologi Islam agama dan politik tidak dapat dipisahkan, karena menurut pemahaman mayoritas cendikiawan muslim, Kitab Suci Al-Qur’ân memperlakukan kehidupan manusia sebagai suatu keseluruhan yang organik. Artinya, seluruh bidang kehidupan manusia harus dibimbing oleh petunjuk-petunjuk yang bersumber dari Al-Qur’ân.
Meski demikian, harus diakui bahwa literatur mengenai ilmu politik Islam itu sangat sedikit sekali jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu Islam lainnya. Bahkan umat Islam sendiri amat kurang perhatiannya kepada soal yang sangat penting ini. Padahal tantangan Islam dan politik semakin hari bertambah kompleks seiring perkembangan zaman. Salah satunya, adalah perkembangan teknologi informasi yang mengharuskan masyarakat dunia memasuki era baru yakni era digital.
Perkembangan teknologi media baru (new media)menghasilkan perubahan besar dalam pengalaman politik masyarakat. Media baru yang dirancang untuk meningkatkan jangkauan, kecepatan dan efisiensi komunikasi manusia, memiliki potensi untuk memperkuat dan meningkatkan mutu demokrasi. Bahkan menurut Alwi Dahlan, komunikasi adalah tulang punggung demokrasi; seluruh proses demokrasi dilangsungkan dengan komunikasi. Kemajuan teknologi yang sangat cepat akhir-akhir ini telah mendorong globalisasi informasi, yang pada gilirannya membawa tekanan yang intens terhadap negara berkembang untuk reformasi ke arah demokrasi Barat. Teknologi media baru, menurut Dahlan, makin banyak diterapkan dalam proses demokrasi di Asia, meskipun tidak selalu berhasil baik dan kadang-kadang dapat juga menimbulkan akibat yang justru tidak membantu pertumbuhan demokrasi.
Dalam pandangan para ahli yang memiliki perhatian terhadap hubungan media baru dan demokrasi, internet atau media digital memiliki potensi untuk meningkatkan komunikasi publik dan memperkaya (enrich) demokrasi (Lihat Coleman dan Blumler, 2009; Gibson dkk, 2004). Penelitian awal mengenai potensi internet untuk membentuk kembali demokrasi, menurut (Aeron Davis; 2010), sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai normatif yang disajikan dalam karya langsung para pembela demokrasi dan ruang publik seperti Habermas, Bohman, Dryzek, Putnam. Mereka berpendapat bahwa Teknologi Komunikasi dan Informasi (ICT) menawarkan perangkat untuk menerapkan teori mengenai demokrasi dan ruang publik, khususnya mengenai partisipasi masyarakat yang lebih inklusif dan pertukaran deliberatif antara warga negara biasa dan elit politik. Dengan demikian, secara teorits, internet memiliki potensi untuk pembaharuan dan pengembangan demokrasi. Tulisan berikut ini mencoba membedah relasi Islam dan politik di era digital yang ditandai dengan maraknya penggunaan media sosial sebagai penyampai informasi maupun alat propaganda.
Kata politik berasal terambil dari kata latinpoliticus dan bahasa Yunani (Greek) politicos yang berarti relating to citizen. Pemakaian kata itu pertama kali ditemukan pada abad ke 5 S.M. Kata tersebut juga berasal dari kata polis yang bermakna city ”kota”.
Politik kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia, dalam kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti:
“Segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan sesuatu negara atau terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelicikan, dan juga dipergunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu politik”.
Dari pengertian di atas maka istilah politik secara bahasa menekankan kepada kekuasaan, peraturan urusan publik, penerapan kebijakan, bentuk dan sistem pemerintahan.       
Rasulullah Saw sendiri pernah menggunakan istilah siyâsah dalam salah satu sabdanya:
Bani Israil diurusi oleh para nabi (tasusuhumul anbiya). Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya. Sesungguhnya tidak ada nabi setelahku, namun akan ada banyak khalifah. (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menjelaskan makna siyâsah sebaga upaya mengurusi urusan Bani Israil yang dilakukan para nabi. Sedangkan sepeninggal Rasulullah Saw, para khalifah yang akan menggantikan tugas Nabi Muhammad Saw dalam mengatur urusan kaum muslim. Dari definisi ini pula dapat kita klasifikasikan bahwa politik Islam melibatkan dua pelaku, yaitu negara dan umat, terakhir adalah sumber legislasinya hukum Islam.
Dari berbagai pengertian politik di atas dapat dipahami bahwa pengertian politik secara istilah adalah sebuah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Politik juga dikatakan sebagai seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain: politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles). Bahkan sebagian kaum muslim percaya bahwa Islam merupakan agama yang omnipresence (hadir dimana-mana) dan mendorong pemeluknya untuk percaya bahwa Islam mencakup cara hidup yang total. Nazih Ayubi mengatakan (Nazih Ayubi, 2003;63-64)
mereka percaya bahwa Islam meliputi 3 D yang terkenal itu, dîn, dunya, daulah.Karena itu Islam adalah sebuah totalitas yang padu yang menawarkan pemecahan terhadap semua masalah kehidupan. Islam harus diterima secara keseluruhan dan harus diterapkan dalam keluarga, ekonomi dan politik. [Bagi kalangan muslim ini] realisasi sebuah masyarakat Islam dibayangkan dalam penciptaan sebuah negara Islam yakni sebuah “negara ideologis” yang berdasarkan kepada ajaran-ajaran Islam yang lengkap.
Hal yang paling membedakan antara politik Islam dengan yang lainnya adalah bahwa kedaulatan berada di tangan syara’ bukan di tangan rakyat dimana manifestasinya tertuang di dalam Al-Qur’ân dan hadis serta yang ditunjuki oleh keduanya berupa ijma’ dan qiyasa syar’iyah.Keempat sumber hukum tersebut dinamakan sebagai sumber hukum syara’.(Majid Khalidi: 2004)
Politik itu identik dengan siasah, yang secara pembahasannya artinya mengatur. Dalam fikih, siasah meliputi :
  1. Siasah Dusturiyyah (Tata Negara dalam Islam)
  2. Siasah Dauliyyah ( Politik yang mengatur hubungan antara satu negara Islam lainnya)
  3. Siasah Maaliyah (Sistem ekonomi negara)
Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi yang dapat mempersatukan kekuatan-kekuatan dan aliran-aliran yang berbeda-beda di masyarakat. Dalam konsep Islam, kekuasaan tertinggi adalah Allah SWT. Ekrepesi kekuasaan dan kehendak Allah tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Oleh karena itu penguasa tidaklah memiliki kekuasaan mutlak, ia hanyalah wakil (khalifah) Allah di muka bumi yang berfungsi untuk membumikan sifat-sifat Allah dalam kehidupan nyata. Di samping itu, kekuasaan adalah amanah Allah yang diberikan kepada orang-orang yang berhak memilikinya. Pemegang amanah haruslah menggunakan kekuasaan itu dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan Al-Quran dan Sunnah Rasul.

POLITIK DIGITAL
Internet merebak di Indonesia pada tahun 1990an. Dimulai dari pagayuban network sekarang berkembang  menjadi luas. Pengguna internet di Indonesia sekarang mencapai 33 juta orang. Hal ini juga berdampak pada komunikasi politik dengan media internet, atau sering disebut dengan cyber politic. Cyber politic di Indonesia mengalami perkembangan beberapa tahun terakhir. Banyaknya sarana yang mendukung perkembangan cyber politic seperti adanya facebook, friendster, mailing list, you tobe, dan lain – lain.
Strategi dalam berkampanye yang dilakukan dalam komunikasi politik dengan menggunakan bantuan media internet atau yang disebut dengan viral marketing. Dengan bantuan media internet kita bisa menyalurkan visi, platform, trade record calon pemimpin di sarana-sarana intenet.
Salah satu contoh kasus penggunaan media internet sebagai sarana berkampanye adalah Fadjroel Rahman, kandidat capres independent. Dia menggunakan media seperti Multiply, Facebook, MySpace, Friendster, dan berbagai from seperti Forum Pembaca Kompas, ForumITB82, dan Forum Kaskus Indonesia. Web yang dibuatnya dan diberi nama www.fadjroelrachma. com  juga dimanfaatkannya untuk memkampanyekan dirinya. Dalam waktu empat hari setelah softlaunching tercatat 1000an pengunjung yang ada. Sarana internet ini juga sebagai lahan untuk mengumpulkan dana agar transparan dan akuntabel. Cara ini dilakukan karena dirasa lebih murah daripada kampanye dengan cara konfensonal seperti biasa.
Kasus lain yang menggunalan kemajuan teknologi internet adalah pasangan Achmad Heryawan dan Dede Yusuf (Hade). Pasangan Hade memenagngkan pemilihan gubernur Jawa Barat kemarin. Salah satu strategi yang gencar digunakan adalah viral marketing. Hade mengsosialisasikan visi misi mereka melalui blog, jejaring sosial. Dengan bidikan anak muda, para pencari kerja,  mereka lebih dikenal dibandingan calon lainnya. Alhasil orang lebih paham dan tahu visi misi program yang mereka tawarkan.
Internet bukan hanya sebagai sarana untuk berkampanye partai politik saja. Melainkan sebagai salah satu komunikasi politik untuk membentuk opini yang berkembang.  Blog bisa sebagai sebuah kekuatan politik tersendiri.  Dalam blog kita bisa mengekspresikan apa yang menjadi opini kita tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Jika media massa terikat oleh kode etik jurnalistik atau terhambat oleh “tekanan” pemilik modal.  Blog lebig bersifat lepas, verifikasi atas informasi yang ditayangkan di Internet adalah tanggung jawab pengguna internet itu sendiri. Tak heran blog dianggap salah satu bagian yang mendukung berkembangnya demokrasi. Berbagai pandangan yang berkembang dalam blogosphere memang bersifat subyektif. Tidak akan ada blog akan merumuskan suatu pandangan bersama tentang sebuah isu, karena sifat subyektifan ini bisa membuat blog memanipulasi realita sebenarnya. Namun, blog bisa memberikan titik rujukan bersama mengenai sebuah isu yang diangkat.
Sebagai salah satu kekuatan politik, berekembangnya berbagai pandangan akan justru menjadi penyeimbang bagi sistem politik yang dominan oleh partai politik. [10] Partai politik sering kali memanipulasi realita yang ada agar dapat mengutungkan mereka, sedangkan adanya blog kita bisa menemukan segala pandangan mengenai isu. Salah satu contohnya weblog milik Mr. Sawali Tuhusetya yang menyuarakan suara grasroots dalam pendidikan.
Keuntungan lain dari internet adalah kontrol yang susah oleh pemerintah. Kebebasan berekspresi yang ditawarkan dalam blogosphere, kadang menimbulkan pemikiran yang bersebrangan dengan peraturan atau kebijakan pemerintah. Karena belum ada undang – undang yag mengenai dunia cyber. Untuk menguatkan kontrol pemerintah terhadap cyberspace maka dibuatkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ini dibuat bertujuan untuk menjerat penjahat internet dan pelanggaran atas hak cipta.
Namun, adanya UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menuai polemik tersendiri. Kasus Prita Mulyasari menjadi contoh, blogosphere menjadi sebuah kekuatan politik baru, serta menunjukan belum efektifnya UU ITE bekerja.
Penetrasi internet dalam ruang publik masyarakat Indonesia mengalami intensitas kenaikan dalam setiap tahunnya.  Menurut data yang dilansir dari Wijaya (2014), jumlah pengguna internet yaitu sekitar 72,7 juta jiwa dari populasi Indonesia merupakan pengguna aktif internet. Dari jumlah tersebut 62 jutanya adalah penggua aktif media sosial berbasis smartphone. Secara garis besar, pengguna media sosial tersebut adalah para kelas menengah Indonesia yang berdomilisi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar. Adapun platform media sosial yang menjadi favorit bagi kelas menengah tersebut adalah Facebook (14 persen), WhatsApp (12 persen), maupun Twitter (11 persen).  Besarnya potensi penggunaan media sosial di Indonesia kemudian menobatkan Indonesia sebagai “the social media capital of the world” (On Device Research, 2013).
 Masifnya penggunaan media sosial dalam kebutuhan keseharian kelas menengah Indonesia menandakan kebutuhan akan akses informasi yang banyak, cepat, dan instan. Berbagai pesan dan informasi yang timbul dalam media sosial itulah yang kemudian diolah menjadi sumber pengetahuan utama bagi kelas menengah Indoensia dalam menilai maupun menanggapi sesuatu. Dibandingkan dengan tawaran informasi yang ditawarkan oleh media konvesional, informasi yang ditawarkan oleh media sosial menawarkan ruang debat publik karena baik komunikan maupun komunikator dapat secara langsung saling menguji realibilitas substansi informasi tersebut. Selain itu, hal lain yang menjadi perhatian penting, bahwa suatu keniscayaan bahwa media di Indonesia adalah bagian dari konglomerasi politik sehingga menjadikan informasi sebagai bagian dari proses agitasi dan propagnda politik terhadap publik.
 Maka, media sosial merupakan bentuk konvergensi informasi dalam era sekarang dimana informasi berasal dari multiarah dan multisumber. Perkembangan teknologi dan informasi yang kini sudah berbasis Web 2.0  menawarkan ruang dialogis sehingga semua orang bisa menjadi informan dan penerima, terlepas dari kebenaran maksud informasi tersebut bermuatan politik atau tidak.  Dengan kata lain, media sosial memberikan ruang bernama cyberspace untuk mendorong adanya deliberasi nilai-nilai demokrasi seperti halnya kesukarelaan (voluntarism), kesamaan (egalitarianism), maupun juga  berjejaring (networking) dalam kondisi demokrasi kontemporer. Oleh karena itulah, sangatlah penting dan signifikan untuk mengelaborasi lebih lanjut mengenai eksistensi media sosial dalam kelas menengah Indonesia.
MEDIA SOSIAL
Eksistensi media sosial dalam kelas menengah Indonesia merupakan salah satu bentuk dari implementasi politik digital. Pengertian politik digital secara sederhana dapat dikatakan sebagai ruang pembentuk ikatan–ikatan politik dalam masyarakat berbasis konten teknologi yang sifatnya memperkuat atau mengurangi kadar demokrasi (Postill, 2012; Coleman, 2015).  Pada dasarnya pengertian politik digital secara harfiah adalah arena besar yang memungkinkan adanya partisipasi, representasi, maupun artikulasi kepentingan kemudian bersinergi dan berkontestasi satu sama lain melalui konten digital sebagai agennya.
 Adapun kajian mengenai politik digital di antara kalangan ilmuwan sosial politik studi politik Indonesia masih langka. Studi awal yang mengangkat mengenai kajian politik digital datang dari Hill dan Sen (2005), keduanya menyoroti fungsi mailing list maupun blackmail sebagai agen perantara ide-ide demokrasi pada konteks Orde Baru. Selanjutnya kajian digital politik di Indonesia. Studi selanjutnya oleh Merlyna Lim (2013) maupun Nugroho (2010) yang mengritisi adanya peran internet khususnya media sosial berperan besar untuk menciptakan kesadaran politik bagi masyarakat. Adapun kajian mutakhir dari Postill (2015) melihat adanya keterikatan politik yang tercipta dari interaksi kelas menengah dalam sosial media.
Secara garis besar, tingkatan politik digital kelas menengah Indonesia terdapat beberapa tahapan yakni political awareness (kesadaran politik), political engagement (keterikatan politik), dan kini political activism (aktivisme politik).  Dalam beberapa kasus munculnya gerakan misalnya Gerakan 1 Juta Pendukung KPK, Koin Cinta Prita, maupun Relawan pada Pemilu 2014 menunjukkan kesadaran politik yang dipicu media sosial kini sudah mengarah dari semula gerakan moral yang berbasis keterikatan politik (political engagement) mulai menjadi gerakan politik (political activism).
Namun adanya transisi itu juga belum bisa dijadikan parameter mendasar mengingat derajat kesadaran politik kelas menengah politik Indonesia yang masih fluktuatif tergantung pada konteks yang mempengaruhi. Konstruksi terhadap preferensi politik kelas menengah Indonesia tergantung seberapa jauh isu tersebut itu di-endorse dan kemudian influencer menyebarkan isu tersebut sebagai masalah atau kepentingan bersama (common interest) bagi kelas menengah Indonesia. Premis tersebut yang sebenarnya menjadi titik pijak bahwa keberadaan media sosial Indonesia perlu untuk dioptimalkan sebagai media politik.
PENUTUP
Perubahan zaman menuju ke arah yang lebih modern atau yang sering kita sebut dengan era globalisasi merubah kebudayaan manusia ke arah kebebasan diberbagai aspeknya, sehingga moral dan akhlak mulai ditinggalkan. Sangat banyak tantangan – tantangan yang dihadapi umat islam yang datang dari berbagai sudut. Konflik internal umat Islam akibat dari perbedaan pendapat dan organisasi juga masih mewarnai kehidupan umat Islam.
Hubungan antara media dan politik juga terlihat pada pemilik media massa yang memanfaatkan media massa nya untuk mempromosikan partai politik miliknya. Cara mempromosikan partai politik tersebut bukan hanya dengan iklan politik, namun juga memanfaatkan pemberitaan yang ada di dalam media massa tersebut. Pemberitaan tersebut dapat dimanfaatkan dengan memberikan berita tentang keburukan dari lawan politik nya, dan memberikan berita yang berisi kebaikan dari partai politiknya.
Mengenai peran media dalam demokrasi, media sering terseret untuk memihak salah satu calon. Oleh karna itu Faktor yang diharapkan oleh public adalah upaya media untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Hal ini melalui sosialisasi program para kandidat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilih dan idealismenya untuk memilih pemimpin yang benar-benar ideal untuk bangsa ini.
Oleh: Achmad Baidowi, S.Sos., M.Si
(Anggota Komisi II DPR/Wasekjen DPP PPP)

Rabu, 14 Maret 2018

Info Madura

Ach. Baidowi : Arah dan Tahapan Pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan

Infomadura.com, Sumenep|Anggota Komisi II DPR/MPR RI Achmad Baidowi menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Masyarakat, Sabtu (9/2) pagi di Lembaga Pendidikan Darul Ulum Dasuk Timur Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep. bertemakan Arah dan Tahapan Pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan.Rapat Dengar Pendapat ini diikuti sekitar 150 peserta yang berasal dari tokoh masyarakat, pemuda penggerak desa hingga aktivis. Rapat Dengar Pendapat ini, Ach. Baidowididampingi oleh pengasuh Lembaga Pendidikan Darul Ulum Dasuk Timur Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep.

Legislator daerah pememilihan Jawa Timur XI meliputi Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep ini menekankan kepada masyarakat untuk turut aktif selalu memperhatikan bahkan kalau perlu terlibat pada proses-proses pembangunan di segala bidang. Peran masyarakat bekerja sama dengan pemerintah baik pusat maupun daerah akan semakin meningkatkan keterlibatan dan tanggung jawab bersama berkaitan dengan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Ia mencontohkan pada pembangunan di bidang infastruktur yang hampir merata ke dareah pedalaman.
“Pembangunan infastruktur saat ini masih dalam suatu proses perjalanan yang masih panjang. Perlu upaya yang lebih maksimal agar masyarakat mendapat pemerataan pembangunan”, ujar politisi partai yang akrap di sapa Awiek ini.
Melalui Dengar Pendapat dengan Masyarakat ini, baidowi mengajak seluruh masyarakat agar terlibat pada program-program pengabdian yang dilakukan oleh pemerintah sehingga tenaga pembangunan berasal dari masyarakat setempat. Selain itu pemerintah pusat dapat memfasilitasi pemenuhan kebutuhan dengan mencetak institusi-institusi pendidikan yang terstandar di berbagai wilayah sehingga dapat mencetak lebih banyak lagi lulusan serjana yang bias membantu dan memberikan masukan berkaitan dengan pembangunan infrasutruktur di kabupaten sumenep ini.
“Saya berharap, suluruh warga Kabupaten Sumenep khususnya, dan seluruh Indonesia Umumnya, mampu terlibat pada proses-proses pemerataan pembangungan utamanya pembangunan bidang infrastruktur. Saya pribadi akan terus terlibat dalam mensinergikan antara pemerintah pusat dengan daerah agar terjadi keselarasan yang baik pada kelancaran pembangunan ini”, pungkas Aiwek Sapaan Akrapnya.(Msi/Bk)

Selasa, 13 Maret 2018

Info Madura

Peran Orangtua, Sekolah dan Guru dalam Mensukseskan Pendidikan

Infomadura.com | Sumenep: Pendidikan merupakan hal terbesar yang selalu diutamakan oleh para orang tua. Saat ini masyarakat semakin menyadari pentingnya memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak mereka sejak dini. Untuk itu orang tua memegang peranan yang sangat penting dalam membimbing dan mendampingi anak dalam kehidupan keseharian anak. Sudah merupakan kewajiban para orang tua untuk menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga dapat memancing keluar potensi anak, kecerdasan dan rasa percaya diri. Dan tidak lupa memahami tahap perkembangan anak serta kebutuhan pengembangan potensi kecerdasan dari setiap tahap.

Achmad Baidowi, Anggota Fraksi PPP MPR RI terus berusaha memberi pemaham terhadap para orang tua siswa siswi untuk memberikan pendidikan yang layak untuk putra purinya, salah satunya dengan terus mensosialisasikan 4 Pilar MPR RI, Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara & Ketetapan MPR, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Bentuk Negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara. Hal tersebut disampaikan dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bekerja sama dengan Perkumpulan Pemuda Islam Dan Demokrasi (PUSDEK). Acara tersebut bertempat di aula SMA Islam Nurul Hidayah, Kamis (8/2).
Dalam paparanya, Awiek mengaku prihatin atas kejadian kekerasan terhadap guru di kabupaten sampan.
Ada banyak cara untuk memberikan pendidikan kepada anak baik formal maupun non formal. Adapun pendidikan formal tidak sebatas dengan memberikan pengetahuan dan keahlian kepada anak-anak mereka di sekolah. Selain itu pendidikan non formal menanamkan tata nilai yang serba luhur atau ahlak mulia, norma-norma, cita-cita, tingkah laku dan aspirasi dengan bimbingan orang tua di rumah.” kata Awiek, sapaan akrab Baidowi.
Untuk itulah, lanjut dia di depan para wali siswa dan siswa/siswi kelas 3 SMA yang berasal dari berbagai sekolah di kabuaten sumenep, mari kita mengontrol waktu belajar dan cara belajar anak kita. Anak-anak diajarkan untuk belajar secara rutin, tidak hanya belajar saat mendapat pekerjaan rumah dari sekolah atau akan menghadapi ulangan. Setiap hari anak-anak diajarkan untuk mengulang pelajaran yang diberikan oleh guru pada hari itu. Dan diberikan pengertian kapan anak-anak mempunyai waktu untuk bermain. memantau perkembangan kemampuan akademik anak. Orang tua diminta untuk memeriksa nilai-nilai ulangan dan tugas anak mereka.memantau perkembangan kepribadian yang mencakup sikap, moral dan tingkah laku anak-anak. Hal ini dapat dilakukan orang tua dengan berkomunikasi dengan wali kelas untuk mengetahui perkembangan anak di sekolah. memantau efektifitas jam belajar di sekolah. Orang tua dapat menanyakan aktifitas yang dilakukan anak mereka selama berada di sekolah. Dan tugas-tugas apa saja yang diberikan oleh guru mereka. Kebanyakan siswa tingkat SMP dan SMA tidak melaporkan adanya kelas-kelas kosong dimana guru mereka berhalangan hadir. Sehingga pembelajaran yang ideal di sekolah tidak terjadi dan menjadi tidak efektif.(Bk/Msi)

Kamis, 31 Agustus 2017

Info Madura

PPP Salurkan Sebelas Ekor Sapi Qurban di Madura

Pamekasan|infomadura.com: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyalurkan sebelas ekor sapi qurban untuk sejumlah pondok pesantren di Madura. Kegiatan qurban merupakan agenda tahunan partai pimpinan M Romahurmuziy itu.


Wakil Ketua DPC PPP Sampang Iskandar mengatakan, penyaluran hewan qurban bentuk kepedulian partainya terhadap masyarakat. Kegiatan serupa perlu mendapat dukungan penuh. Penyerahan sapi qurban melibatkan kader dan pengurus DPC PPP setempat.

"Pembagian hewan qurban ini sebagai  ketaatan pengurus partai terhadap ajaran agama. Lebih dari itu merupakan bentuk kepedulian PPP terhadap warga Madura,"kata Iskandar di Pamekasan, Kamis (31/8/2017).

Kandar panggilan akrab dia menjelaskan, hewan qurban untuk beberapa pesantren di Madura merupakan gabungan dari pengurus DPP PPP dan anggota komisi II DPR RI Fraksi PPP Achmad Baidowi.

Beberapa Pesantren yang menjadi tempat penyaluran qurban diantaranya: At-Toriqi Karongan Sampang, Mambaul Ulum Bire Timur Sampang, At-Taufiqiyah Tlambah Sampang, Darul Ulum Batubai Timur Sampang.

Darul Jihad, Cendana, Bangkes Kadur Pamekasan, Karang Baru Nyalaran Pamekasan, Nurus Syifa Sumber Gedang Batu Bintang Pamekasan, Nurul Islam Ragang Waru Pamekasan, Tarbiyatus Sibyan Bujur Barat Pamekasan, Annuqoyah Latee Sumenep dan Yayasan Sabilun Najah Banasareh Rubaru Sumenep.


"Untuk lembaga yang belum kebagian insyaallah pada tahun-tahun mendatang akan mendapatkan giliran serupa," tegas pria kelahiran Sokobanah ini.

Penyaluran hewan qurban diharapkan menjadi perekat antara pengurus partai dengan warga Madura supaya tetap berjalan dengan baik. Tidak hanya itu, Kandar menegaskan bahwa kepedulian partainya tidak akan berhenti pada kegiatan penyaluran hewan qurban.


"PPP senantiasa akan terus bekerja untuk hal yang sifatnya kebaikan bagi warga Madura. Karena itu, kepedulian PPP tidak hanya berhenti pada kegiatan ini saja. Insyaallah PPP akan selalu dekat dengan umat sebagaimana komitmen PPP Bergerak Bersama Rakyat," tegas kandar. (Slm/Bkr)

Minggu, 06 Agustus 2017

Info Madura

POLITIK ITU BAGIAN DARI HAK DAN KEWAJIBAN WARGA INDONESIA

INFOMADURA.com | Sumenep: Perkumpulan Pemuda Islam dan Demokrasi (Pusdek) menggelar seminar politik bertema 'Meningkatkan pendidikan politik dan Pemahaman dalam Partisipasi Masyarakat pada pemilih Pemula yang Demokratis', Rabu (26/07).

Seminar politik yang dilaksanakan di aula Ponpes Raudlatuz Zahrah, Jl. Lumba-lumba No. 07  Desa Kolor Kec. Kota Sumenep dalam acara tersebut, menghadirkan tiga narasumber yakni, direktorat jenderal ormas kemendagri Katrina Rambu Babang, SE, Mp., anggota komisi II DPR RI dapil XI Ach Baidowi, S.Sos., M.Si dan Ketua KPU Kab. Sumenep, Dr. Rahbini.

Acara seminar politik yang diselenggarakan atas kerjasama pusdek dengan kementerian dalam negeri (kemendagri) itu diikuti ratusan audien yakni anggota partai politik, Ormas, mahasiswa, OSIS dan pemilih pemula.

Dalam materinya, Katrina Rambu Babang, SE, Mp., menyampaikan, pendidikan politik bagi masyarakat sangat dibutuhkan mengingat politik itu didalamnya adalah suatu proses untuk memilih pemimpin sesuai hati nuraninya.

Hal senada disampaikan oleh pemateri kedua, Ach. Badowi, S.Sos., Msi. Ia mengatakan bahwa pendidikan politik bagi masyarakat khususnya bagi pemilih pemula merupakan suatu upaya penyadaran kepada masyarakat untuk berdemokrasi. Menurutnya, dengan kesadaran itu maka masyarakat dapat memilih pemimpin secara demokratis.

Tak hanya itu, Dr. Rahbini yang merupakan ketua KPU Kabupaten Sumenep menyampaikan bahwa demokrasi adalah bagian dari hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. (SL/ZA)

Sabtu, 22 Juli 2017

Info Madura

Awiek: Kampanye Melalui Media Sosial Harus Diatur Dalam Undang-Undang

Pamekasan | INFOMADURA.com : Anggota Komisi II DPR MPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Baidowi, menyatakan bahwa potensi konflik akibat isu yang disebar melalui media sosial (medsos), sudah nyata di depan mata. Pengaturan lebih lanjut perlu dipikirkan dan dibahas antara pemerintah dan DPR.
Menurut Baidowi, kampanye di media sosial terkait perhelatan politik sebenarnya sudah diakomodir dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 12/2016 tentang kampanye. Namun yang diatur sebatas akun-akun resmi pasangan calon. Sementara yang menjadi masalah bagaimana mengatasi akun-akun media sosial liar yang dikendalikan oleh buzzer non-ideologis.
"Karena belum terakomodasi dalam UU Pilkada maupun PKPU, jika ada akun-akun liar yang berpotensi menghasut, menghina, atau ujaran kebencian, maka bisa dikenakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) maupun KUHP. Di situ pentingnya aturan tersebut,"  kata Baidowi, dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, di Pendopo Budaya Wakil Bupati Pamekasan, Sabtu (22/7). Kegiatan ini dilaksanakan oleh Fraksi PPP MPR RI bersama Kabar Faktual Madura dengan dihadiri sekitar 150 orang tokoh masyarakat Pamekasan.
Ke depan, dia berharap ada pencegahan dini yang dimulai dari diri sendiri. Khususnya saat beraktivitas di dunia maya, melalui media sosial apa pun. "Sebaiknya menjaga diri agar tidak menimbulkan reaksi yang keras," kata dia.
Selanjutnya, perlu dipikirkan pengaturan kampanye di media sosial, semisal dalam kerja Pansus RUU Pemilu. "Ini memang harus dipikirkan, bagaimana mengatur agar akun-akun liar tidak merajalela. Kita saat ini sudah memasuki era digital politik yang datang cepat dan berkembang pesat. Jadi aturan juga harus cepat dan pesat," tegas Pria yang akrab disapa Awi itu. (Slm)

Sabtu, 08 Juli 2017

Info Madura

Ulama Madura Setia Besarkan PPP

Infomadura.com | Pamekasan: Musyawarah Anak Cabang (Musancab) VIII Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kecamatan Waru dan Batumar Mar digelar hari ini di Desa Waru Barat, Sabtu 8 Juli 2017. Musancab dihadiri oleh ulama, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pamekasan, DPW Jawa Timur, dan kader PPP.

Ketua DPC Pamekasan KH Mundir Kholil meminta semua pengurus dan kader PPP tetap solid membesarkan partainya. Menurut dia, meskipun PPP sempat diterpa konflik tetapi ulama di Madura masih setia ke PPP.

"Alhamdulilah selama dua tahun konflik dipusat, ulama PPP di Madura tidak ada yang keluar, tidak ada yang pindah partai," Kata Mundir saat sambutan di Musancab PPP kecamatan Waru dan Batumar Mar.

Selama terjadi dualisme kepemimpinan, kata Mundir, ulama Madura membentuk Forum ulama ka'bah Madura (FUKM) untuk menampung masukan dari semua elemen. PPP kata dia, tetap menjadi perhatian ulama.

Saat ini, sambung Mundir, konflik PPP sudah selesai baik secara politik dan hukum. Dia berharap partai berlambang ka'bah dibawah kepemimpinan M Romahurmuziy terus mengabdi untuk umat.

"Jerih payah ulama tidak sia-sia, alhamdulilah PPP bersatu kembali, ulama tidak ada yang keluar dari PPP, semoga PPP berjaya di pamekasan, menjadi partai yang barokah, selamat bermusancab," tegasnya.

Musancab Waru dan Batumar Mar dihadiri Wakil Ketua DPW Jawa Timur Andi Suparto, Ketua DPRD Pamekasan Halili Yasin, Bendahara DPC Pamekasan Ali Maskur, Sekretaris DPC Pamekasan Muhsin Salim, Wakil Sekretaris DPC Pamekasan, Rasyd Fansori, Wakil Sekretaris DPC Pamekasan Slamet Riadi. (Sl/AB)

Sabtu, 01 Juli 2017

Info Madura

Gelar Halal Bi Halal, PPP Pamekasan Agendakan Musancab

Pamekasan | Infomadura.com: DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan menggelar Halal Bi Halal Idul Fitri 1438 H yang dihadiri hampir semua pengurus harian DPC PPP di kediaman ketua DPC PPP, KH. Mundzir Kholil, Desa Blubungan kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Jum’at (30/6).
Selain mempererat silaturrahmi antar pengurus dan membangun semangat jihad politik para pengurus DPC PPP, acara ini merupakan rangkaian acara kedua DPC PPP Pamekasan setelah beberapa hari yang lalu mengadakan jumpa pers terkait kepengurusan yang baru yang menetapkan KH. Mundzir Kholil sebagai ketua dan Muhsin Salim sebagai sekretaris DPC.
“Selain silaturrahmi dan konsolidasi pengurus, halal bi halal ini dilaksanakan untuk membangun semangat jihad politik para pengurus”. Ujar Sekretaris DPC PPP Muhsin Salim yang juga aktif sebagai ketua IKSASS ini.


Yang menjadi poin pembicaraan dalam agenda ini, lanjut pria yang akrab disapa Muksin, pada halal bihalal tersebut dibicarakan persiapan pelaksanaan Musyawarah Anak Cabang (Musancab) yang akan digelar pada bulan Juli 2017 ini.
“poinnya adalah persiapan MUSANCAB yang akan digelar di bulan Juli ini”. Tambah mantan Ketua Umum Forum Komunikasi Mahasiswa Santri Banyuanyar ini.
Kepada infomadura.com anggota komisi II DPRD Pamekasan yang juga Sekretaris Fraksi PPP tersebut menyampaikan bahwa Musancab menjadi target pertama kegiatan mengikuti arahan rakornas bahwa kepengurusan harus sudah selesai pada bulan Juli 2017 ini.
 “PPP Pamekasan siap menggelar Musancab untuk 13 Kecamatan dan Musran sebanyak 189 desa/kelurahan”. Tutupnya. (AB/BK)

Rabu, 17 Mei 2017

Info Madura

Pilkades Bira Timur, Nomor Urut Satu Fathorrahman Unggul



SAMPANG, INFOMADURA.COM | Fathorrahman berhasil unggul dalam pemilihan kepala desa (pilkades) Bira Timur, Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang. Dia memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan yang berlangsung pada Selasa (16/05/2017). Dengan demikian Fathor, sapaan akrabnya terpilih menjadi Kepala Desa Bira Timur periode 2017 – 2023.

Pilkades Bira Timur diikuti oleh dua kandidat yaitu Fathorrahman dan Museki. Dari surat suara yang disediakan oleh panitia sebanyak 4708 hanya terpakai 4455 surat suara yang sah dan 56 suara tidak sah, surat suara yang tidak dipergunakan sebanyak 197. Diakhir penghitungan suara atas 4708 hak pilih, Fathorrahman berhasil memperoleh suara terbanyak dengan 2595 suara kemudian diikuti Museki dengan jumlah 1860 suara yang disaksikan oleh warga Desa Bira Timur.

Pelaksanaan Pilkades Bira Timur dijaga ketat oleh aparat kepolisian dan TNI untuk memastikan pelaksanaan pemungutan suara berjalan secara kondusif. Dari hasil kontestasi untuk menjadi orang nomor satu di desa tersebut, masyarakat mengaku sangat senang karena pelaksanaan pemilihan kepala desa berjalan dengan lancar dan berharap dari hasil pemungutan suara yang dilaksanakan hingga selasa malam tersebut harus diterima oleh masyarakat sehingga menjadi kemenangan bersama warga desa Bira Timur Sokobanah Sampang.

“Saya selaku warga yang berdomisili di desa ini sangat senang dan bangga dengan warga desa Bira Timur, karena dari jumlah DPT 4708 hanya 197 orang yang tidak hadir, dengan demikian kesadaran berdemokrasi di desa ini cukup tinggi. Selain itu, pelaksanaannya berjalan lancar dan kondusif dan tidak ada halangan. Dari kesadaran itu menunjukkan hasil akhir dari pemungutan suara merupakan kemenangan bersama warga Bira Timur”. Kata salah satu warga desa Bira Timur Abdul Wafi Jamal. (AB)

Sabtu, 15 April 2017

Info Madura

Menjaga Keutuhan NKRI, Achmad Baidowi: Jangan Terhasut Berita Hoax

Infomadura.com, Sampang|Anggota Komisi II DPR/MPR RI Achmad Baidowi menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Masyarakat, Sabtu (15/4) siang di Lembaga Pendidikan Islam Darul Ulum Desa Tamberu Barat, Sokobanah Sampang.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini mengusung tema “Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa dan Negara”.

Dalam awal penyampaiannya Ach. Baidowi mengungkapkan bahwa dirinya adalah wakil dari seluruh rakyat dan seluruh partai politik, bukan hanya mewakili PPP.

Selanjutnya Awiek sapaan akrabnya ini mengatakan bahwa kunjungan ini sebagai silaturrahmi dan sebagai rasa terimakasih atas dukungan dan kepercayaan masyarakat.

Dalam materinya, Awiek mengatakan pentingnya menjaga NKRI karena menurut dia NKRI sudah final.

“Saat ini kita disuguhi berita-berita yang bersifat hoax, oleh karena itu jangan terprovokasi dan jangan terhasut,” kata dia.

“Jangan sampai negara ini terpecah belah, karena kalau itu terjadi maka negara lain akan dengan mudah menguasainya” sambungnya mengingatkan.

Sementara itu Ketua Umum KF Madura Ahmad Bakir dalam sambutannya mengatakan rasa bangganya atas kehadiran Anggota MPR RI di bumi bahari. “Mudah-mudahan acara ini diridhoi oleh Allah,” harap Bakir.

“Kita juga bersyukur bahwa kita mempunyai kesemptan mengikuti kegiatan rapat dengar pendapat langsung dengan Anggota MPR RI” sambung dia.

“Mengingat kesibukan Bapak Ach. Baidowi yang sangat padat, beliau masih menyempatkan waktunya menyapa dan mendengarkan apa keluhan masyarakat,” ujar Bakir.

Hal ini kata ketua KF Madura ini bisa dijadikan contoh bagi para masyarakat dalam berpolitik. “Saya mengajak kita semua berperilaku berpolitik yg baik, sebagaimana dicontohkan oleh bapak ach. Baidowi ini,” ajak dia.

Ach. Baidowi, kata bakir mau membagikan pengalaman kepada masyarakat umum. “Marilah kita cerdas dalam cara berpolitik, Partai Persatuan Pembangunan mengajak kita semua dalam berpolitik selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan,” ujar dia kembali memotivasi.

Pak Aweik, anggota pansus pemilihan umum ini, hadir bukan saja saat menjelang pemilihan, akan tetapi setiap ada kesempatan selalu turun ke daerah pemilihan meskipun di daerah pelosok.

RDP yang berlangsung cukup hangat dan penuh keakraban itu dihadiri oleh ulama dan para tokoh masyarakat serta pengurus DPC PPP Kabupaten sampang, pengurus ranting se-kabupaten Sampang, kepala desa se-kecamatan sokobanah kabupaten sampang, dan undangan lainnya. (Slm/SN)

Jumat, 27 Januari 2017

Info Madura

BUKA LKKU, KETUM PPP : 2017 TAHUN KADERISASI

JAKARTA - DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), mengadakan Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) & Latihan Kepemimpinan kader Utama (LKKU) di  Asrama Haji pondok Gede Jakarta, hari ini (27/1).
Pelatihan ini diikuti oleh sekitar 250 peserta yang merupakan kader PPP dari perwakilan pengurus DPW Se-Indonesia.
Acara pelatihan ini dibuka langsung oleh Ketua Umum PPP, Ir. H. Romahurmuziy, MT. Dalam sambutannya, beliau berharap kepada seluruh peserta agar meneladani jiwa kepemimpinan dari para sahabat rasul yang telah berhasil dalam memimpin umat.
“Dalam menyusun kepengurusan PAC dan Pengurus Ranting, hendaknya usahakan ada 5 jenis manusia didalamnya seperti yang sering saya sebutkan, pertama yaitu Abu Bakar Ash Shiddiq atau sosok ulama, kedua Umar Bin Khattab atau kader yang mempunyai keberanian dan ketegasan, ketiga Usman Bin Affan seorang entrepreneur/pengusaha kaya, keempat Ali Bin Abi Thalib yaitu kader muda militan dan terakhir sosok Siti Khadijah yaitu Perempuan/WPP.”
Ketua Umum juga menambahkan jika semua pengurus mempunyai 5 karakter tersebut, maka PPP akan memainkan politik yang sangat elegan dan penuh pengabdian kepada masyarakat.
Tak lupa pula, dalam akhir pidatonya, ketum mengingatkan kader PPP agar jangan bergerak sendiri-sendiri dalam bekerja. Kekompakkan untuk bergerak bersama terutama dengan masyarakat, agar nantinya PPP tidak mudah dipatahkan.
“PPP mempunyai filosofi Bergerak Bersama Rakyat, kenapa bergerak? karena dengan bergerak kita bisa bersama-sama, karena kalau sendiri-sendiri namanya tidak bergerak tapi berbeda dan itu mudah dikalahkan” pungkas ketum.
Acara RAKORNAS & LKKU ini akan berlangsung selama 3 hari, nantinya akan dilanjutkan dengan Latihan Kepemimpinan Kader Madya (LKKM) di Tingkat Wilayah (DPW), dan kemudian Latihan Kepemimpinan Kader Dasar (LKKD) di Tingkat Cabang (DPC). Hal ini dikarenakan tahun 2017 PPP sudah mencanangkan sebagai tahun kaderisasi.
(ppp.or.id/Jafar)

Sumber: ppp.or.id

Rabu, 28 Desember 2016

Info Madura

Mahasiswa Diajak Perangi Radikalisme

PAMEKASAN – Meningkatnya paham radikalisme agama yang menjadi salah satu pemicu maraknya aksi terorisme menjadi perhatian serius Achmad Baidowi, anggota Fraksi PPP MPR RI.  Hal tersebut disampaikan dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR bersama Forum Komunikasi Mahasiswa Santri Banyuanyar (FKMSB) Wilayah Pamekasan, di Pandapa Budaya Pamekasan, Jum’at (18/12).

Hadir sebagai pembanding dalam diskusi tersebut, praktisi pendidikan Ismail Najihi dan Pendamping Masyarakat Pesisir H. Abdus Salam HS. Dalam paparanya, Baidowi mengaku prihatin atas maraknya aksi terorisme yang berlabel agama. Padahal, dia meyakini tidak ada agama manapun yang mengajarkan kekerasan.

“Yang sering menjadi justifikasi adalah kelompok garis keras. Implementasi gerakan radikalnya seringkali dilabeli atasnama agama,” kata Awiek, sapaan akrab Baidowi.

Untuk itulah, pihaknya mengajak angota FKMSB yang berasal dari berbagai kampus untuk aktif mengurangi radikalisme. Salah satunya melalui kegiatan dialog dan penanaman paham inklusif terhadap umat beragama. “Dengan langkah-langkah yang inklusif maka radikalisme atasnama agama diharapkan berkurang,” paparnya.

Sementara itu, Ismail Najihi menyatakan, peran Lembaga Pendidikan Islam sangat dibutuhkan dalam mencetak kader pemimpin umat. Melalui pendidikan, maka konsep Islam Rahmatan Lil’alamin bisa diimplementasikan. Karena itulah, pemahaman pendidik terhadap konsep Islam yang ramah sangat diperlukan.

“Jika para guru mampu menanamkan Islam Rahmatan Lil’Alamin  kepada para siswa, saya yakin radikalisem agama akan berkurang,” ujar penggemar Inter Milan ini.

Sedangkan H. Abdus Salam HS menambahkan, pihaknya selalu aktif memberikan pemahaman untuk menolak masuknya paham radikalisme yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat pesisir. Sebab, tidak menutup kemungkinan wilayah pesisir dapat menjadi salah satu pintu masuknya paham radikalisme sehingga masyarakatnya perlu dibentengi dengan kuat.



"Salah satu bentuk pencegahan yang kita lakukan dengan melakukan sosialisasi, karena wilayah pesisir tidak menutup kemungkinan menjadi pintu masuk yang dimanfaatkan paham-paham radikal. Apalagi di Madura ini banyak pelabuhan tikus yang tidak terpantau apparat, dan itu bisa dimanfaatkan oleh orang yang tak bertanggungjawab untuk membawa ajaran-ajaran radikal,"katanya.

Rabu, 30 November 2016

Info Madura

Saat Hujan Turun, Madrasah ini Hentikan Kegiatan Belajar Mengajar

Sampang | Infomadura.com : Mirisnya melihat kegiatan belajar mengajar (KBM) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Tarbiyatus Shibyan Karang Bistah, Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang. Saat hujan turun, para siswa dan guru dipaksa keluar dari gedung madrasah karena atap yang bocor dan dinding gedung yang sudah pecah.
Gedung madrasah yang dibangun sekitar 40 tahunan silam tersebut kondisinya sudah rusak parah dan rapuh. Tak ayal, jika hujan turun maka KBM harus dihentikan karena kondisi gedung bisa mengancam jiwa siswa dan guru.
Kepala MI Tarbiyatus Shibyan, Abdus Subur menuturkan sejak gedung madrasah tersebut berdiri, baru satu kali mendapatkan bantuan rehabilitasi bangunan yang dialokasikan untuk memperbaharui cat dan plafon madrasah.
“Hanya sekali dapat bantuan rehab tapi sudah lama”. Tuturnya kepada Infomadura.com, Rabu (30/11).
Ia berharap ada pihak yang bisa membantu mengatasi kondisi gedung madrasah yang sudah sangat tidak layak ditempati sebagai fasilitas umum dan fasilitas pendidikan.
“Kami pengurus lembaga sangat berharap ada bantuan dari pihak terkait, misal dari pemerintah untuk mengatasi gedung yang rusak parah ini”. Tutur Subur, panggilan akrab Abdus Subur. (Bkr)

Minggu, 20 November 2016

Info Madura

Politisi PPP Ingatkan Warga Tidak Terprovokasi

SUMENEP | Infomadura.com: Anggota Fraksi PPP MPR RI dari Dapil Jatim XI (Madura) Achmad Baidowi mengingatkan warga Indonesia tidak terprovokasi oleh tindakan yang bisa memecah belah kesatuan bangsa. Hal tersebut menyusul terlaksananya Aksi Damai 4 November 2016 dan Parade Bhinneka Tunggal Ika pada Sabtu (19/11). Menurut dia, dua kelompok tersebut jangan dilihat sebagai kekuatan yang bertentangan dan berhadap-hadapan.
Dua aksi tersebut merupakan kegiatan biasa dalam mengekspresikan keragaman pendapat. Hal ini penting diingatkan agar tidak memicu hal-hal yang bersifat destruktif. Menurutnya, Aksi Damai 411 dan Parade Bhineka Tunggal Ika semuanya dalam rangka mengekspresikan pendapatnya dalam batas-batas kewajaran. "Saya kira tidak dalam kontek berhadap-hadapan, tapi sebatas perbedaan pendapat biasa dalam dinamika demokrasi," kata Achmad Baidowi dalam Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Desa Kolor, Kota Sumenep, Sabtu (20/11).
Wakil Sekjen DPP PPP ini mengingatkan, kelompok Aksi Damai 411 hanya untuk menuntut proses hukum terhadap seseorang yang diduga menistakan agama. Supaya proses hukumnya dilakukan secara akuntabel, transparan, independen dan tidak memihak. Jadi, aksi tersebut tidak ada muatan politik di dalamnya. Sementara, Parade Bhineka Tunggal Ika yang dilakasanakan pada Sabtu (19/11) juga menyuarakan kebhinekaan. "Jadi tidak perlu dua kelompok ini dihadap-hadapkan, memang tidak berhadap-hadapan karena mengusung tema dan isu yang berbeda," ujar Awik, sapaan akrabnya.
Ia menegaskan, seandainya ada yang menganggapnya dua kelompok tersebut merupakan kelompok yang berbeda, dia berharap semua mengedepankan keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Masyarakat diimbau harus rukun, sebab semua permasalahan bisa didiskusikan.
Dijelaskan Awiek, Bangsa Indonesia telah dibangun oleh pahlawan dengan jerih payah dan pengorbanan yang cukup besar untuk menyatukan kekuatan bangsa. Mereka yang berjuang termasuk di dalamnya ada kelompok agama seperti Islam dan yang lainnya. Selain itu, ada juga kelompok nasionalis.
"Kita semua ini merupakan anak bangsa yang punya tanggungjawab untuk menjaga keutuhan bangsa ini," tegasnya.

Rabu, 26 Oktober 2016

Info Madura

Infrastruktur Tidak Diperhatikan, Warga Tlambah Ancam Memisahkan Diri dan Bergabung dengan Palengaan Pamekasan

Foto: Mausul Nasri
INFOMADURA.com|Sampang: Warga Tlambah Karangpenang Sampang melakukan aksi tanam pohon pisang di sekitar jalan raya Tlambah Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang, Rabu (26-10-2016)
Aksi tanam pohon ini dipicu oleh kekecewaan warga pada pemerintah Sampang yang dianggap tidak memperhatikan infrastruktur di daerah perbatasan, termasuk jalan raya Tlambah yang sudah rusak parah dan tidak kunjung diperbaiki oleh pemerintah setempat. Mereka menuntut pemerintah daerah untuk memperhatikan infrastruktur jalan di wilayah Tlambah.
Koordinator aksi, Sahuri mengatakan bahwa seandainya jalan tersebut tidak sering dikasih sirtu, batu dan pecahan genting mungkin sudah tidak bisa dilewati.
Jika tidak kunjung diperbaiki, Koordinator kelompok pemuda pemerhati jalan wilayah Karangpenang, Sahuri secara tegas menyampaikan bahwa pihaknya akan memisahkan diri dari Kabupaten Sampang dan akan bergabung ke kabupaten Pamekasan.
"Saya tidak percaya kalau pemerintah tidak punya duit, karena kelebihan anggaran di di Kabupaten Sampang setiap tahunya selalu besar. Jadi tidak ada alasan pemerintah tidak punya uang. Maka kami akan melakukan cara-cara yang agak ekstrim dengan memisahkan diri dari Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang dan akan bergabung dengan Palengaan Pamekasan. Barangkali Pamekasan lebih peduli dengan kondisi jalan yang ada". Jelas Sahuri. (Bkr/MN)

Rabu, 19 Oktober 2016

sholeh bagas

GMNI: 2 TAHUN PEMERINTAH JOKOWI-JK BELUM WUJUDKAN TRISAKTI.

Infomadura.com. Sudah genap dua tahun berjalannya pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) pada 20 Oktober 2016. Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menilai bahwa pemerintahan jokowi-JK belum mewujudkan cita-cita TRISAKTI bung karno seperti yang tertuang dalam janji kampanye Jokowi-JK dalam NAWACITA.

 “Nawacita yg berlandaskan TRISAKTI'' merupakan harapan besar bagi rakyat Indonesia, Namun faktanya konsepsi TRISAKTI dan NAWACITA tersebut sampai 2 tahun berjalannya pemerintahan ini masih belum tercapai secara maksimal sebagaimana yang dicita-citakan ”Ungkap ketua Presidium GMNI, Chrisman Damanik.

Menurut pimpinan Presidium GMNI ini, melihat bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh jokowi-JK akan lebih menguntungkan pasar daripada rakyat Indonesia.

“Kebijakan pemerintah jokowi-JK lebih mementingkan kondisi pasar daripada kondisi rakyat kecil, Lebih banyaknya paket kebijakan pemerintah jokowi-JK yang bertujuan untuk mederegulasi kebijakan agar mendorong investor untuk investasi. Terlebih, terlihat pada  kenaikan upah minimum setiap tahun akan dihitung berdasarkan berdasarkan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, yang akan dituangkan dalam PP tentang Pengupahan. Artinya pemerintah telah mengurangi campur tangannya dan menyerahkan sepenuhnya pada pasar.” Ungkap ketua Presidium GMNI dengan masa jabatan 2015-2017.

dari segi ekonomi, Presidium GMNI juga melihat masih terlihat adanya ketergantungan Negara ini terhadap utang luar negri dalam pembiayayaan APBN. Dalam 2 tahun Pemerintahan Jokowi-JK sudah melakukan siasat dengan adanya tax amnesti untuk menambah penerimaan Negara, akan tetapi keberadaaan tax amnesti disisi lain justru akan mengistimewakan para konglomerat dari berbagai kasus korupsi. 

“Kebijakan ekonomi yang dilakukan Jokowi-JK belum memunculkan keadilan sosial terlihat dari indeks penguasaan tanah di Indonesia mendekati angka 0,58. Artinya, hanya sekitar 1% penduduk yang menguasai 59% sumber daya agraria, tanah, dan ruang” terangnya

Selain itu, Chrisman Damanik, juga menjelaskan tentang Isu pemerataan dan membangun Indonesia dari pinggiran, yang merupakan salah satu janji di Nawacita. Akan tetapi, hari ini keberadaan itu telah dikaburkan oleh obsesi membangun megaproyek infrastruktur.

 “Prioritas Pembangunan hari ini hanya di titik beratkan pada pembangunan fisik saja meskipun itu penting dan perlu diberi perhatian namun pembangunan ini tanpa disertai dengan membangun jiwa bangsa seperti yang diamanatkan soekarno tentang Nation and Character Building. Revolusi mental itu merupakan penjabaran kampanye NAWACITA  Jokowi-JK tentang Nation and Character Building. Akan tetapi hal tersebut belum menjadi prioritas 2 tahun pemerintahan ini terlihat dari belum ada realisasi yang kongkrit untuk itu.”Tegasnya.

Dari hal-hal yang disampaikan diatas, GMNI perlu menegaskan kepada pemerintahan Jokowi-JK untuk tetap melaksanakan NAWACITA yg bernafaskan TRISAKTI sebagai janji yang harus ditepati oleh Jokowi-JK, jangan hanya menjadikan TRISAKTI dan NAWACITA sebagai jargon-jargon politik tanpa realisasi.